Jakarta – Para pengembang perumahan menyarankan pemerintah mengalihkan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) untuk bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP). Pasalnya dana yang dianggarkan pemerintah untuk FLPP dirasa kurang untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi.
Pada 2020 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit. Para pengembang memperkirakan fasilitas subsidi FLPP yang tersedia akan habis pada April.
“Banyak subsidi pemerintah yang harus dievaluasi. Makanya kita bicara ke Komisi VII. (Subsidi) gas kalau tidak tepat sasaran sebaiknya digeser ke subsidi perumahan,” kata Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Menurutnya bisa saja sebagian anggaran subsidi elpiji yang tidak tepat sasaran dialihkan ke program FLPP. Pihaknya berharap, baik pemerintah maupun DPR bisa mendukung upaya tersebut.
“Sekarang ini jumlah anggaran untuk rumah subsidi sudah semakin ketat, program yang mengacu kepada APBN pun masih akan sulit untuk mendapatkan alokasi dana tambahan. Kita harapkan semua pihak mulai dari pemerintah dan DPR bisa mendukung realisasi program perumahan untuk rakyat melalui optimalisasi kebijakan fiskal,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya sependapat bahwa ketimbang subsidi elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, lebih baik digunakan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan melalui subsidi rumah.
“Memang gas hijau memang ada yang perlu subsidi. Tapi kalau subsidi ini FLPP minimal ada wujud rumahnya yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan MBR yang belum punya rumah dengan program rumah subsidi,” terangnya.
Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali kemungkinan adanya program subsidi tak tepat sasaran.
“Kita lihat banyak sebetulnya yang subsidi tidak tepat sasaran sehingga harus kita ambil langkah-langkah untuk kita berikan masukan, apa itu yang bisa diubah untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti gas itu mungkin ada yang tepat sasaran ada yang tidak,” tambahnya. (mb/detik)
